You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Wapres Minta Basuki Tata Kawasan Kumuh di Jakut
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Wapres Minta Basuki Tata Kawasan Kumuh di Jakut

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku sempat diminta oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk membenahi kawasan kumuh di Jakarta Utara. Orang nomor satu di ibukota itupun menyanggupi. Rencananya akan dibangun rumah susun bagi warga yang bermukim di sana.

Pak Wapres bilang saya disuruh benahi kawasan kumuh, saya bilang bisa asal ada tanah deket sana, buat bank tanah, nanti saya bangunin rusun

Basuki mengaku sempat diajak oleh Jusuf Kalla naik helikopter untuk melihat kawasan kumuh di Jakarta Utara. Saat itu, Kalla meminta agar Kemayoran tidak menjadi kawasan komersil semuanya.

Lahan Wisma Atlet Kemayoran Masih Bermasalah

"Pak wapres tidak ingin melihat seluruh kawasan Kemayoran jadi komersial," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/12).

Kalla kemudian menunjuk lapangan golf yang ada di Kemayoran. Lokasi tersebut bisa dijadikan rusun bagi warga kurang mampu. Pasalnya, setiap harinya hanya 30 orang saja yang memanfaatkan lapangan golf tersebut.

"Pak Wapres bilang saya disuruh benahi kawasan kumuh, saya bilang bisa asal ada tanah deket sana, buat bank tanah, nanti saya bangunin rusun. Kata Pak Wapres, itu lapangan golf yang main hanya 30 orang sehari. Kamu ubah saja jadi lapangan bola," cerita Basuki.

Basuki pun meminta kemudahan agar BUMD dan BUMN bisa membangun rusun. Nantinya rusun yang telag dibangun akan dibeli kembali oleh Pemprov DKI. Karena DKI tidak bisa lagi membangun menggunakan sistem tahun jamak atau multiyears. 

"Ini untuk mengatasi multiyears yang nggak bisa ‎saya lakukan. Pak Wapres setuju, Presiden setuju, keluarkan surat. Makanya kami tugaskan PT Jakpro untuk membangun," ucap Basuki.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemprov DKI berencana membangun kampung atlet di kawasan Kemayoran. Setelah Asian Games 2018 mendatang, kampung atlet tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sayangnya DPR RI tidak memberikan izin penggunaan lahan di Kemayoran untuk pembangunan rusun.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Ajak Warga Nikmati Mobilitas Hemat Program Tarif Rp1

    access_time24-06-2026 remove_red_eye3917 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. 2.671 Substrat Karang di Kepulauan Seribu Pulihkan Ekosistem Pesisir

    access_time23-06-2026 remove_red_eye1031 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Malam Puncak Perayaan HUT ke-499 Jakarta Sediakan 21 Kantong Parkir

    access_time25-06-2026 remove_red_eye1006 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. 190 Satpol PP Dikerahkan Amankan Perayaan Malam Puncak HUT Jakarta

    access_time26-06-2026 remove_red_eye917 personFolmer
  5. 84 Kendaraan Ikut Uji Emisi di Kantor Wali Kota Jakbar

    access_time25-06-2026 remove_red_eye795 personBudhi Firmansyah Surapati